KEJAHATAN KORPORASI

KASUS LUMPUR LAPINDO SEBAGAI KEJAHATAN KORPORASI

A.   Kasus 
Banjir lumpur panas Lapindo di Sidoarjo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang terjadi sejak tanggal 27 Mei 2006. Semburan lumpur panas telah mengakibatkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Lokasi semburan lumpur panas berada di Kecamatan Porong, di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 kilometer sebelah selatan Kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan. Lokasi semburan hanya berjarak 150-500 meter dari sumur BanjarPanji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas sebagai pelaksana teknis blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori yang berhubungan dengan asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur "kebetulan" terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Lokasi tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi.

B.   Analisis
Korporasi yang saat ini sedang mendapat sorotan atas dugaan pelanggaran terhadap lingkungan yang sedang terjadi adalah Lapindo brantas Inc. yang terkait dengan luapan lumpur dan gas di Porong Sidoarjo Jawa Timur. Telah 200 hari sejak pertama kali lumpur itu menyembur dari sumur galian milik Lapindo Brantas Inc., salah satu dari berbagai anak perusahaan milik PT. Energi Mega Persada Tbk (EMP). Lapindo Brantas didirikan khusus untuk mengeksploitasi sumur-sumur yang ada di Blok Brantas, dalam hal ini, Lapindo Brantas/EMP ibaratnya hanya sebagai operator, sedangkan saham Blok Brantas tersebut dimiliki bersama oleh PT. Energi Mega Persada Tbk, PT. Medco Energi Tbk, dan Santoz LTD-Australia Perusahaan-perusahaan yang menguasai saham di Lapindo Brantas/EMP merupakan perusahaan yang juga memiliki berbagai kilang minyak dan gas yang tersebar seantero Nusantara. 

Perbuatan pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas di blok Brantas yang telah terjadi selama beberapa periode eksplotasi ini telah membuat Lapindo Brantas menjadi tersangka utama dalam dugaan adanya pelanggaran terhadap UUPLH sekaligus penerapan sanksi pidana terhadap sangkaan terjadinya kejahatan korporasi oleh Lapindo Brantas, sampai saat ini menyebab dari semburan lumpur tersebut masih diselidiki oleh pihak yang berwenang, namun korban serta lingkungan yang rusak terus bertambah besar dan luas jumlahnya, tanpa ada yang tahu kapan lumpur tersebut akan berhenti menenggelamkan Kec. Porong dan sekitarnya. Yang sangat jelas terlihat saat ini adalah Lapindo Brantas/EMP sebagai pemegang hak eksploitasi dan eksplorasi dari BP Migas telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan, dalam UUPLH No. 23 Tahun 1997 hal ini telah melanggar Pasal 41 hingga Pasal 45 undangundang tersebut. Namun tentunya dalam hal Lapindo, jika nantinya tidak dapat ditemukan bahwa penyebab menyemburnya lumpur yang telah mengakibatkan bencana ini merupakan kealpaan atau kesengajaan dalam kegiatan pengeboran sudah tentu Lapindo sebagai korporasi tidak dapat dijatuhi hukuman. Dan hal ini akan membuat masyarakat yang mencari keadilan akan terkoyak.

 Di Indonesia, salah satu peraturan yang mempidanakan kejahatan korporasi adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Hal ini dapat dilihat dari isi pasal 46 yang mengadopsi doktrin vicarious liability. Meskipun tidak digariskan secara jelas seperti dalam KUHP Belanda, berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesia pada saat ini terdapat 3 bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi berdasarkan regulasi yang sudah ada, yaitu :

1. Dibebankan pada korporasi itu sendiri, seperti diatur dalam Pasal 65 ayat 1 dan 2 UU No.38/2004 tentang Jalan.

2. Dapat pula dibebankan kepada organ atau pengurus korporasi yang melakukan perbuatan atau mereka yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pindana, seperti yang diatur dalam pasal 20 ayat

3. UU No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU No.31/2004 tentang Perikanan

4. Kemudian kemungkinan berikutnya adalah dapat dibebankan baik kepada pengurus korporasi sebagai pemberi perintah atau pemimpin dan juga dibebankan kepada koorporasi, contohnya seperti dalam pasal 20 ayat 1 UU No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

 Kejahatan korporasi adalah merupakan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang tentunya berkaitan dengan hubungan keperdataan, artinya hubungan yang menimbulkan tindak pidana tersebut adalah perbuatan perdata. Melakukan pengeboran yang bertujuan sebagai kegiatan penambangan gas di Blok Brantas oleh Lapindo Brantas Inc., menurut pengertian kejahatan korporasi adalah merupakan perbuatan perdata, sedangkan hal yang berlanjut mengenai adanya kesalahan manusia atau human error dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain adalah merupakan perbuatan tindak pidana. Human error yang dilakukan oleh Lapindo Brantas adalah tidak dipasangnya pipa selubung dalam aktivitas pengeborannya sehingga mengakibatkan bencana itu terjadi. Pemasangan chasing (pipa selubung) yang tidak dilakukan lebih awal oleh Lapindo ini dapat dijadikan sebagai suatu kelalaian dari sebuah korporasi dengan tidak dilaksanakannya standar keselamatan sebelum pelaksanan pengeboran.

Kejahatan korporasi yang dimaksud adalah kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup, yaitu tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan dilakukan oleh sebuah korporasi bernama Lapindo Brantas Incorporated. Dampak yang diakibatkan adanya perbuatan oleh korporasi tersebut merugikan tidak hanya secara material, namun juga telah merugikan lingkungan hidup masyarakat Sidorajo. Hal seperti ini dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan tindak kejahatan. Dalam kasus Lapindo ditemukan beberapa pelanggaran hukum yang bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam undang-undang antara lain hukum lingkungan hidup (UULH), hukum Pidana (KUHP) dan hukum Perdata (KUHPer). Sanksi dapat dijatuhkan kepada perorangan yaitu setiap orang yang memberi perintah maupun yang melaksanakan perintah, dalam kejadian ini, korporasi dapat juga dijadikan tersangka sesuai dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan didalam RUU KUHP Paragraf  7 tentang Korporasi yang dimulai dari pasal 44-49. Hingga saat ini tindakan nyata dari Lapindo Brantas (Lapindo) sebagai pemegang izin eksplorasi dan eksplotasi pada Blok Brantas baru sebatas pemberian ganti rugi terhadap kerusakan fisik yang diderita warga sekitar daerah bencana. Sementara upaya menghentikan semburan lumpur dan upaya penanggulangan dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat lain dari bencana tersebut belum ditangani secara benar dan sistematis. definisi tentang perusakan lingkungan hidup yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1.   Adanya tindakan, tindakan yang dilakukan adalah pengeboran migas oleh PT. Lapindo Brantas dalam rangka mengeksplorasi dan ekplotasi sumber migas di Blok Brantas tersebut.

2.   Yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap perubahan fisik dan/ atau hayati lingkungan, semburan dan luberan lumpur yang masih terjadi saat ini memuat kandungan bahan-bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mengakibatkan perubahan langsung terhadap perubahan fisik lingkungan hidup di Kec. Porong dan sekitarnya yang belum ada kepastian sampai berapa lama lagi luberan lumpur ini akan berlanjut.

3.   Yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan, melihat fakta luberan dan semburan lumpur yang semakin hari semakin meningkat sudah jelas tidak akan terjadi pembangunan di Kec. Porong Sidoarjo dan sekitarnya tersebut, daerah ini akan terisolasi dan tidak ada yang dapat memperkirakan akan sampai berapa lama, bahkan jalan tol antara Surabaya-Gempol yang melewati daerah semburan lumpur ini diperkirakan akan ditutup dan tidak dapat dilewati kendaraan tranportasi orang dan barang.

Menurut Fredrik J. Pinakunary dalam tulisannya di Harian Koran Kompas, penerapan sistem tanggung jawab pidana mutlak dapat langsung menempatkan Lapindo sebagai pelaku kejahatan korporasi lingkungan125. Berbeda dari sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan dalam pembuktian sebuah perbuatan pidana, dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak, hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa, yang artinya adalah dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa telah mengetahui atau menyadari potensi hasil dari perbuatannya dapat merugikan pihak lain, maka keadaan ini telah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana kepadanya. Hal ini tentu saja dapat dilakukan oleh hakim sebagai living interpretator yang dapat menangkap semangat keadilan yang hidup ditengahtengah masyarakat dan hakim juga dapat mematahkan kekakuan normative prosedural undang-undang karena seiring dengan perkembangan hukum dan beradabnya negara-negara di seluruh dunia, hakim tidak lagi sekedar hanya mulut atau corong undang-undang.

PELANGGARAN ETIKA BISNIS

Pelanggaran Etika Bisnis Sebuah Perusahaan Di Kalimantan Yang Tak Bayar Upah Pekerja & Jamsostek

JAKARTA - Akibat tidak membayar upah pekerja dan tidak mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta Jamsostek, satu perusahaan di Kota Pontianak Kalimantan Barat akhirnya harus berurusan dengan hukum dan dibawa ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Proses hukum terhadap perusahaan itu dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga kerja (Dinsosnaker) Kota Pontianak, Kalimantan Barat setelah diketahui adanya pelanggaran ketenagakerjaan tersebut.

"Saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan dakwaan melakukan tindak pidana pelanggaran aturan ketenagakerjaan. Sidang pengadilan akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini," kata Direktur Bina Penegakan Hukum Kemnakertans Bakhtiar di kantor Kemenakertrans, Jakarta, Jumat (17/2/2012).

Upaya penegakan hukum ini kata Bakhtiar, bisa menjadi percontohan yang baik agar perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran serupa.

“Penegakan hukum dalam bidang ketenagakerjaan tersebut telah sesuai dan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,“ jelas Bakhtiar.

Bakhtiar mengatakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan maka harus segera diberikan “nota pertama” sebagai peringatan untuk memperbaiki kesalahannya.

“Kalau masih saja mengabaikan peringatan tahap kedua dan ketiga, maka harus segera ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kepentingan pengadilan," tegas Bakhtiar.

Bakhtiar mengatakan, dalam upaya penegakan hukum, pihak Kemenakertrans telah mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum yakni, Polri, Kehakiman, Kejaksaan Agung dan kalangan pengacara.

“Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan aturan ketenagakerjaan, di perusahaan-perusahaan. Bila terjadi pelanggaran-pelanggaran maka pemerintah tak segan-segan untuk memberikan sanksi tegas dan bahkan membawa perkara ini ke ranah hukum," paparnya.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum adalah meningkatkan kinerja dan profesionalitas petugas pengawasan ketenagakerjaan, terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan. Dalam menegakkan pengawasan ketenagakerjaan para petugas pengawas menberikan pengawasan secara ketat terhadap penerapan waktu kerja upah, Jamsostek, TKI, Tenaga Kerja anak serta tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan. Selain itu, pengawasan pun dilakukan terhadap sektor norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kelembagaan K3, keahlian K3, serta Sistem manajemen K3 yang ada di perusahaan-perusahaan.

Angka pelanggaran terhadap Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia, masih terbilang cukup tinggi. Menurut data Kemenakertrans pada tahun 2011, jumlah perusahaan yang mendapat peringatan berupa nota pemeriksaan tahap I sebanyak 7.468 perusahaan dan jumlah perusahaan yang mendapat peringatan keras berupa nota pemeriksaan tahap II berjumlah 1.472 perusahaan.

Sementara itu, perusahaan yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran aturan ketenagakerjaan dan norma K3 mencapai 3.848 perusahaan sedangkan jumlah perusahaan yang telah disidik dan di nota untuk diajukan ke pengadilan berjumlah 78 perusahaan. Saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan tercatat sebanyak 2.384 orang, untuk menangani sekitar 216.547 perusahaan.

Para pengawas ketenagakerjaan yang saat ini tengah bertugas terdiri dari pengawas umum, 1.460 orang, pengawas spesialis 361 orang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) 563 orang.

"Kita berupaya mempercepat peningkatan kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan serta melakukan upgrading dan bimbingan teknis secara terus menerus," pungkasnya. (Iman Rosidi/Sindoradio/wdi).

1. Jenis Pelanggaran : 
Yaitu pelanggaran terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

2. Undang-undang yang mengatur pelanggaran tersebut : 
Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

3. Tanggapan Pemerintah : 
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan aturan ketenagakerjaan, di perusahaan-perusahaan. Bila terjadi pelanggaran-pelanggaran maka pemerintah tak segan-segan untuk memberikan sanksi tegas dan bahkan membawa perkara ini ke ranah hokum. 

4. Pendapat Saya : 
Jika kasus ini harus segera ditindak lanjuti dan perusahaan yang bersangkutan harus diberi sangsi, karena jika tidak akan banyak perusahan yang akan melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini jelas merugikan para tenaga kerja yang sudah berkerja keras demi perusahaan tersebut. 

5. Kesimpulan :
Pemerintah harus terus mengawasi perusahaan-perusahaan yang bertindak tidak adil kepada para tenaga kerja, dan pemerintah harus memberi sangsi keras kepada siapa saja yang melanggar, juga perusahaan harus menaati Undang-undang yang telah berlaku. dan penegakan hukum adalah meningkatkan kinerja dan profesionalitas petugas pengawasan ketenagakerjaan, terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan. Dalam menegakkan pengawasan ketenagakerjaan para petugas pengawas menberikan pengawasan secara ketat terhadap penerapan waktu kerja upah, Jamsostek, TKI, Tenaga Kerja anak serta tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan. Selain itu, pengawasan pun dilakukan terhadap sektor norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kelembagaan K3, keahlian K3, serta Sistem manajemen K3 yang ada di perusahaan-perusahaan.


Sumber : http://economy.okezone.com/read/2012/02/17/20/577812/ini-akibat-perusahaan-tak-bayar-upah-pekerja-jamsostek

Reveiw jurnal etika bisnis

Jurnal 1

Judul     : PENGARUH ETIKA KERJA DAN KEPEMIMPINAN                                              ISLAM  TERHADAP KINERJA KARYAWAN

                                           (Studi pada KJKS/UJKS Koperasi Kab. Pati)

Nama Peneliti             : Ahmad Zainuri

Tahun                          : 2011

Tempat Penelitian       : Semarang

Variabel yang di teliti : Etika kerja dan Kepimimpinan Islam Terhadap Kinerja Karyawan

Hasil Penelitian           :  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: bagaimana pengaruh etika  kerja  dan  kepemimpinan  Islam  terhadap  kinerja  karyawan  KJKS/UJKS wilayah kabupaten Pati dan seberapa besar pengaruhnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 54 sampel. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kuantitatif  di  mana  terdapat dua  variabel  yaitu  etika  kerja  dan  kepemimpinan  Islam  sebagai  variabel  bebas (independent) dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat (dependent), dengan mengguanakan  sumber  data  di  antaranya  data  primer,  sekunder,  populasi  dan sampel.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah dengan  wawancara, menyebar  angket  (kuesioner)  kepada  sejumlah  responden  dan  dokumentasi  data atau  variabel  yang  berupa  catatan-catatan,  buku  dan  sebagainya.  Serta menggunakan  alat  ukur  berupa  validitas  dan  reabilitas  untuk  melihat  kevalidan hasil penelitian dan reliabel dalam  Crombach Alpha, selanjutnya  mengguanakan metode analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi berganda yang digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  antara  variabel  bebas  dengan  variabel terikat secara parsial dan  simultan,  yaitu  variabel etika kerja dan kepemimpinan Islam terhadap kinerja karyawan, dengan menggunakan uji hipotesis berupa uji T yang  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  variabel-variabel  bebas  yang digunakan, secara parsial mampu menjelaskan variabel terikat. Uji simulasi (uji F) yaitu  digunankan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  variabel -variabel  bebas  yang digunakan,  secara  simultan  mampu  menjelaskan  variabel  terikat.  Dan  koefisien determinasi  untuk  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Hasil  penelitian  ini dapat  dilihat  secara  parsial  dengan  uji  T bahwa etika  kerja  Islam  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  karyawan  di KJKS/UJKS  wilayah  kabupaten  Pati  dengan  nilai t  hitung sebesar  1,074, sedangkan  variabel  kepemimpianan  Islam  berpengaruh  signifikan  dengan  nilai  t hitung sebesar 3,477. Selanjutnaya dalam uji pengaruh secara simultan dengan uji F  menunjukkan  bahwa  etika  kerja  dan  kepemimpinan  Islam  berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  karyawan  dengan  nilai  F  hitung  sebesar  8,566.  Dan secara  koefisien  determinan  menunjukkan  bahwa  variasi  perubahan variabel kinerja  karyawan  dipengaruhi oleh  perubahan  variabel  bebas  etika  kerja  dan kepemimpinan  Islam  sebesar  25,1%.  Dari  hasil  penelitian  tersebut  diharapkan dapat  bermanfaat  kepada  semua  pihak  terutama  dalam  meningkatkan  kinerja karyawan.

Jurnal 2

Judul                           : PENGARUH DIMENSI ETIKA TERHADAP SIKAP                                 

                                                                 KONSUMEN PADA VIRAL STEALTH MARKETING

Nama Peneliti             : AMRIN RAPI, ANDI MANGKAU, ANDI DIAN S.R.

Tahun                          : 2012

Tempat Peneliti           : Makasar

Variabel yang di teliti  : Pemasaran, Marketing, Viral, Stealth marketing, Etika

Hasil Pene                    :

Studi kasus pada etnis Bugis-Makassar di Makassar. Persaingan bisnis yang semakin tinggi

dewasa  ini,  menuntut  para  pelaku  bisnis  dan  pemasar  untuk  lebih  cerdas  dalam  mengkomunikasikan  produk  mereka  kepada  konsumen.  Pola  komunikasi  tersebut  tidak

hanya lebih murah untuk dilakukan tapi juga dapat diterima baik oleh konsumen. Penelitian

ini  mencoba  untuk  memahami  konsumen  lebih dalam  mengenai persepsi  konsumen  dalam menilai  faktor  etika  dari  suatu  pemasaran  dan  bagaimana  konsumen  bersikap  terhadap hasil penilainya tersebut.  Dan variabel apa saja yang paling dominan mempengaruhi sikap tersebut.  Terdapat 12 variabel yang dimasukkan  sebagai varibel yang mempengaruhi sikap konsumen tersebut yaitu persepsi terhadap kelengkapan identitas sender, persepsi terhadap  kelengkapan  deskripsi  kondisi  produk,  persepsi  terhadap  kebenaran  identitas  sender, persepsi  terhadap  kebenaran  deskripsi  produk,  persepsi  terhadap  intrusion,  persepsi terhadap deception, persepsi terhadap fairness, kepercayaan, merekomendasikan, keinginan  membeli,  menceritakan,  dan  dimanfaatkan.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan  berupa  pengumpulan  data  yang  dilaku kan  dengan  cara  membagikan  kuisioner  kepada konsumen etnis Bugis-Makassar yang berdominsili di kota Makassar yang memiliki  account  Facebook  dan  merupakan  bagian  dari  generasi  Y.  Untuk  memecahkan  masalah  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini,  maka  digunakan  analisis  diskriminan  untuk  membedakan sikap konsumen terhadap viral stealth marketing.

Jurnal 3

Judul                                 :  Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik

Nama Peneliti                     : Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto

Tahun                                  : 2009

Tempat Penelitian               : Jakarta

Variabel yang di teliti : Profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan,etika profesi dan pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik.

Hasil Penelitian                    :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Data diperoleh melalui kuisioner survei yang diisi oleh akuntan senior sampai partner yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. Data dianalisis menggunakan regresi berganda.

 Hasil penelitian menunjukan bahwa profesionalisme, pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik dalam proses  memeriksaan laporan keuangan.

Membuat Ringkasan Artikel

Manajer Arsenal Arsene Wenger menyebut Manchester City telah memenangi perlombaan maraton. Satu angka dari laga kontra West Ham akhir pekan ini akan memastikan trofi jatuh ke tangan The Citizen. City unggul selisih gol telak dari Liverpooll di urutan kedua dengan poin 81. Musim ini anak asuh Manuel pellegrini cuma 11 hari di posisi terdepan, jauh dibelakang para rivalnya. Wenger pun mengakui bahwa City berhasil unjuk gigi di saat-saat terkahir. "Sepertinya City akan memenangi gelar sekarang. Akan butuh keajaiban agar mereka tak memenanginya," kata Wenger di situs resmi klub.

Menentukan Kerangka Tulisan dari sebuah Artikel

Wenger: City Telah Memenangi Sebuah Maraton

London - Manajer Arsenal Arsene Wenger menyebut Manchester City telah memenangi perlombaan maraton, yang mana mereka tentukan di fase akhir.

City tinggal selangkah lagi menjuarai Premier League musim ini. Satu angka dari laga kontra West Ham United akhir pekan ini akan memastikan trofi jatuh ke tangan The Citizens.

Mengemas nilai 83 dari 37 pekan, City unggul selisih gol telak (13 gol) dari Liverpool di urutan kedua dengan 81 poin. Berasumsikan City hanya berimbang di laga terakhir sementara Liverpool menang dengan selisih tak lebih dari 13 gol, maka City tetap juara.

Menariknya, City baru kembali ke puncak klasemen di dua pekan terakhir. Secara keseluruhan, musim ini anak asuh Manuel Pellegrini cuma 11 hari di posisi terdepan, jauh di belakang para rivalnya.

Arsenal misalnya, tercatat oleh Opta paling lama memuncaki klasemen dengan 128 hari, diikuti Chelsea dengan 64 hari, dan Liverpool yang menghabiskan 59 hari. Wenger pun mengakui jika City berhasil unjuk gigi di saat-saat terakhir.

"Sepertinya City akan memenangi gelar sekarang. Akan butuh keajaiban agar mereka tak memenanginya," kata Wenger di situs resmi klub.

"Ini adalah sebuah musim di mana City memenanginya di akhir pekan, di luar akal sehat. Mereka memenangi sebuah maraton dan mereka tancap gas di 100 yards terakhir. Tapi mereka tancap gas di saat yang penting," demikian manajer asal Prancis ini.

sumber artikel : http://sport.detik.com/sepakbola/read/2014/05/09/064249/2577765/72/wenger-city-telah-memenangi-sebuah-maraton?b99220170

Kerangka tulisan :

1.1. Dengan satu point M.City akan juara Premier League

1.2. City unggul selisih 13 gol dari Liverpool

1.3. Dua pekan terakhir M.City berada di puncak klasemen

1.4. Butuh keajaiban M.City tidak memengkan gelar

1.5. M.City memenangkannya di akhir pekan

BERFIKIR DAN BERNALAR TIDAK BISA DI PISAHKAN

BERFIKIR DAN BERNALAR TIDAK BISA DI PISAHKAN

PEMBUKA 

Apa yang anda lakukakan sebelum melakukan suatu kegitan atau mengambil keputusan di dalalm kegiatan kita sehari - hari, masyarakt umumnya melakukan suatu kegiatan atau keputusan itu di karenakan melihat apa yang dia lihat dan tidak memikirkan dampak atau efek dari hasil yang kita lakukan apakah hasil itu bersifat positif atau negative, alangkah baiknya sebelum kita melakukkan sesuatu itu kita harus "BERFIKIR DAN BERNALAR TIDAK DAPAT DI PISAHKAN" 

PEMBAHASAN

Definisi yang paling umum dari berfikir adalah berkembangnya ide dan konsep (Bochenski, dalam Suriasumantri (ed), 1983:52) di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. “Berpikir” mencakup banyak aktivitas mental. Kita berpikir saat memutuskan barang apa yang akan kita beli di toko. Kita berpikir saat melamun sambil menunggu kuliah pengantar psikologi dimulai. Kita berpikir saat mencoba memecahkan ujian yang diberikan di kelas. Kita berpikir saat menulis artikel, menulis makalah, menulis surat, membaca buku, membaca koran, merencanakan liburan, atau mengkhawatirkan suatu persahabatan yang terganggu.

Berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak. Walaupun tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kerja otak, pikiran manusia lebih dari sekedar kerja organ tubuh yang disebut otak.  Kegiatan berpikir juga melibatkan seluruh pribadi manusia dan juga melibatkan perasaan dan kehendak manusia. Memikirkan sesuatu berarti mengarahkan diri pada obyek tertentu, menyadari secara aktif dan menghadirkannya dalam pikiran kemudian mempunyai wawasan tentang obyek tersebut.

Berpikir juga berarti berjerih-payah secara mental untuk memahami sesuatu yang dialami atau mencari jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi. Dalam berpikir juga termuat kegiatan meragukan dan memastikan, merancang, menghitung, mengukur, mengevaluasi, membandingkan, menggolongkan, memilah-milah atau membedakan, menghubungkan, menafsirkan, melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada, membuat analisis dan sintesis menalar atau menarik kesimpulan dari premis-premis yang ada, menimbang, dan memutuskan.

Seperti yang kita ketahui bahwa dengan bernalar kita akan memperoleh kesimpulan . Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sah apabila proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu yang disebut logika.Sedangkan hakekat dari penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang bersifat pengetahuan. Akan tetapi tidak semua kegiatan berpikir mendasarkan diri pada penalaran (Jujun S. Suriasumantri, 2002:43

Proses bernalar meliputi beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Mengerti  tahap dimana seseorang memahami segala aspek dari objek yang diamati.
2. Memutuskan  menetapkan kesimpulan sementara berdasarkan fakta-fakta yang ada.
3. Menyimpulkan  memberikan kesimpulan yang pasti mengenai objek yang diamati setelah fakta-fakta yang ada di uji kembali kebenarannya.
   
   
   KESIMPULAN  
   
   
   Jika kita merasa haus, maka kita akan melakukan aktifitas yang membuat rasa haus kita hilang. Aktifitas tersebut adalah minum, dan yang diminum adalah air yang dapat menghilangkan rasa haus kita, dari contoh diatas sudah jelas bahwa berfikir dan bernalar tidak dapat dipisahkan
   walhasil jika kita melakukan sesuatu tanpa berfikir dan bernalar, maka yang kita lakukan adalah sia - sia.

 

 http://artikata.com/arti-374016-berpikir.html

 http://psikologi.or.id/psikologi-umum-pengantar/berpikir-thinking.htm

 http://riska-yunita.blogspot.com